HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)

POHON DAMAR HUTAN KEMASYARAKATAN HKM

Menurut saya konsep dan tujuan hutan kemasyarakatan cukup bagus, hanya harus ada "benang merahnya" antara pengertian hutan dengan kebun, karena hutan merupakan ekosistem yang di dalamnya terdapat satwa dan tumbuhan; di kebun satwa dianggap HAMA; rumput dan semak dianggap GULMA, sehingga dibasmi oleh pemilik kebun, sedangkan di hutan, satwa/tumbuhan apapun jenisnya merupakan bagian ekosistem yang menjadi mata rantai yang saling membutuhkan dan ketergantungan (simbiosismutualisme) Jangan sampai keberadaan HKM mengganggu keseimbangan ekosistem hutan. untuk itu pengelolaan HKM harus dilaksanakan dengan profesional.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah:
Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Pemberdayaan Masyarakat Setempat adalah: upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. 

SORRY buat yang bukan MASYARAKAT SETEMPAT !....

Masyarakat Setempat adalah:
"kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan".

Azas Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah:
a. manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya;
b. musyawarah-mufakat; dan
c. keadilan.

Prinsip Hkm adalah:
  1. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan; 
  2. pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan penanaman; 
  3. mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya; 
  4. menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;
  5. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan; 
  6. memerankan masyarakat sebagai pelaku utama;
  7. adanya kepastian hukum; 
  8. transparansi dan akuntabilitas publik; dan
  9. partisipatif dalam pengambilan keputusan.
Tujuan Hkm adalah:
meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja HKm adalah:
kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.
dengan ketentuan:

  1. belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan; 
  2. menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat; 
  3. dalam hal yang dimohon berada pada hutan produksi dan akan dimohonkan untuk pemanfaatan kayu, mengacu peta indikatif arahan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

SORRY, TIDAK ADA HUTAN KEMASYARAKATAN DI HUTAN KONSERVASI !......

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)

Izin usaha pemanfaatan HKm (IUPHKm) adalah:
izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi

IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

IUPHKm dilarang dipindahtangankan, diagunkan, atau digunakan untuk untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan, serta dilarang merubah status dan fungsi kawasan hutan.

Penerbit Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm) 
Bupati/Walikota menerbitkan IUPHKm,  Khusus untuk Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat penerbitan IUPHKm  dilakukan oleh Gubernur.

KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN di HKM

a. HKM  pada hutan lindung, meliputi kegiatan:
  1. Pemanfaatan kawasan (budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya pohon serbaguna, budidaya burung walet, penangkaran satwa liar, rehabilitasi hijauan makanan ternak);
  2. Pemanfaatan jasa lingkungan (pemanfaatan jasa aliran air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon);
  3. Pemungutan hasil hutan bukan kayu (rotan, bambu, madu, getah, buah, jamur)
b. HKM pada hutan produksi meliputi kegiatan:

  1. pemanfaatan kawasan; (a. budidaya tanaman obat; b. budidaya tanaman hias; c. budidaya jamur; d. budidaya lebah; e. penangkaran satwa; dan f. budidaya sarang burung walet)
  2. penanaman tanaman hutan berkayu
  3. pemanfaatan jasa lingkungan; (a. pemanfaatan jasa aliran air; b. pemanfaatan air; c. wisata alam; d. perlindungan keanekaragaman hayati; e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan f. penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon)
  4. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; (a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil; b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil)
  5. pemungutan hasil hutan kayu; dan
  6. pemungutan hasil hutan bukan kayu. (syarat dan ketentuan berlaku)


bersambung...


LOGO KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BARU

logo baru kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ukuran 4 cm
Akhirnya terkuak juga  misteri teka teki perubahan gambar logo Kementerian Kehutanan dengan ditetapkannya KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.889/Menhut-II/2014 tentang LOGO KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  sebagaimana tertera dalam lampiran Kepmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.889/Menhut-II/2014 tentang Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI menggantikan Logo Kementerian yang digunakan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya.

Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana ter gambar dalam lampiran Kepmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.889/Menhut-II/2014 dipergunakan pada:
logo kantor,
seragam dinas,
kop surat dinas dan
berbagai kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kepmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.889/Menhut-II/2014 tentang Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 10  November 2014

MAKNA LOGO KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
  1. Lingkaran luar berwarna coklat melambangkan pembangunan yang tidak mengenal kata akhir untuk mewujudkan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. 
  2. Lingkaran berwarna biru melambangkan alam semesta. 
  3. Batang, cabang pohon berwarna hijau dan akar pohon berwarna emas, gambaran utuh Kalpataru yang memiliki arti tatanan lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang serta melambangkan hutan, tanah, air udara dan makhluk hidup. 
  4. Pohon hijau melambangkan hutan yang subur yang berfungsi dalam upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. 
  5. Pohon dan akar berwarna hitam melambangkan hutan sebagai sarana pendukung pembangunan nasional perlu dikelola secara produktif dan lestari. 
  6. Warna dasar coklat di dalam lingkaran melambangkan tanah yang subur berkat usaha penghijauan, reboisasi dan konservasi tanah, serta usaha lainnya yang dilakukan terus menerus. 
  7. Warna hitam di atas akar berwarna emas melambangkan lapisan tanah yang subur. 
  8. Warna biru di bawah pohon melambangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air. 
  9. Warna putih di bawah pohon melambangkan sumber air untuk kelangsungan kehidupan.
download KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.889/Menhut-II/2014 TENTANG LOGO KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (klik disini)

gambar logo kementerian lingkungan hidup kehutanan baru
logo baru kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ukuran besar
logo kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
logo baru kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ukuran + 10 cm

logo baru kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
logo baru kementerian lingkungan hidup dan kehutanan ukuran + 5 cm

POLISI KEHUTANAN - POLHUT

Pakaian Dinas Harian  (PDH)Polhut


Hutan dan Sumber Daya Alam Hayati sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang saaa...gat tinggi nilainya karena dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi. Untuk itu hutan harus dikelola secara professional agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Dengan nilai ekonomis yang tinggi ada saja orang  yang memanfaatkan hutan secara instan dengan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan aspek legalitas, prosedural, keadilan, kearifan dan kelestarian hutan dan sumber daya alam hayati. (ha ha ha... prinsip ekonomi juga nich penjahat) 

Dalam rangka mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar yang disebabkan oleh perbuatan manusia, dan Mempertahankan serta menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan perlu dilakukan upaya perlindungan hutan

Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus dibidangnya. Yang kita kenal dengan sebutan POLISI KEHUTANAN atau disingkat POLHUT.

PENGERTIAN POLISI KEHUTANAN
Polisi Kehutanan adalah:
Pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (PP 45 tahun 2004)
Polisi Kehutanan Terdiri Atas:
  1. Polhut Pembina; Polhut pembina adalah pejabat struktural tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan
  2. Polhut Fungsional; Polhut fungsional adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan instansi kehutanan Pusat dan daerah yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan.
  3. Polhut Perhutani, Polhut Perhutani adalah pegawai dalam lingkungan Perusahaan Umum Perhutani yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan oleh Direksi.
(sorry sahabat saya belum tau jawabannya! mengapa hanya perhutani perusahaan yang memiliki polhut, selebihnya hanya sebatas .......... )

Tugas dan Fungsi Polisi Kehutanan
Tugas dan fungsi Polhut adalah:
  1. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan 
  2. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. (Pasal 4 ayat (1) Permenhut RI No.P.75/Menhut-II/2014 Tentang POLISI KEHUTANAN)
Bentuk Kegiatan Polisi Kehutanan
Tugas dan fungsi polhut di atas dilaksanakan dalam bentuk

1. Preemtif,
POLHUT

kegiatan preentif yaitu kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan, dilakukan dengan cara antara lain:
a. penyadartahuan dan penyuluhan; dan
b. pembinaan dan pendampinggan masyarakat

2. Preventif
Kegiatan preventif merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan, Kegiatan preventif  dilakukan dengan cara antara lain:
a. patroli/perondaan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya;
b. penjagaan sesuai perintah pimpinan di dalam kawasan dan/atau wilayah hukumnya;
c. identifikasi kerawanan, gangguan dan ancaman.

3. Represif
Kegiatan represif merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Kegiatan represif  dilakukan dengan cara antara lain:
a. operasi penegakan hukum;
b. pengumpulan bahan keterangan;
c. pengamanan barang bukti;
d. penangkapan tersangka dalam hal tertangkap tangan;
e. penanggulangan konflik satwa liar;
f. pemadaman kebakaran; dan
g. pengawalan tersangka, saksi atau barang bukti

Organisasi Polhut 
Organisasi Polisi Kehutanan Republik Indonesia, meliputi:
a. Polhut Pusat;
b. Polhut Daerah; dan
c. Polhutsus Perhutani.

Organiasi Polhut merupakan satu kesatuan komando operasi

STRUKTUR ORGANISASI POLHUT REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI POLHUT

STRUKTUR ORGANISASI POLHUT BALAI KSDA/TAMAN NASIONAL

STRUKTUR ORGANISASI POLHUT

STRUKTUR ORGANISASI POLHUT BALAI BESAR KSDA/TN


STRUKTUR ORGANISASI POLHUT

STRUKTUR ORGANISASI POLHUT KHUSUS PERHUTANI


STRUKTUR ORGANISASI POLHUT

KLASIFIKASI POLHUT


A. Polhut Pembina, Polhut Pembina terdiri atas:
  1. Satyawana (Menteri); 
  2.  Satyawana Madya (Dirjen, Gubernur, Dirut Perhutani); 
  3.  Satyawana Muda (Direktur, Sekditjen,Dir PSDH perhutani, Bupati/Walikota); 
  4.  Satyawana Pertama (Kadis Prop., Ka. Balai Besar KPA/KSA, Koordinator antar Brigade SPORC, Kepala Divisi Regional Perhutani,  Asisten Direktur Perlindungan SDH dan Kelola Sosial Perhutani ); 
  5.  Wirawana (KaSubDit di Direktorat yang membidangi perlindungan hutan, Kabalai KSDA/TN,  Kadis Kabupaten/Kota, Kabid Linhut pada Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan, Kepala KPH Provinsi, Karo Pengendalian Perlindungan SDH dan Tenurial Perhutani, Kepala Biro Perlindungan SDH Perhutan); 
  6.  Wirawana Madya;
  7.  Wirawana Muda; dan 
  8.  Wirawana Pertama. 


B. Polhut Fungsional, Jabatan Polhut Fungsional  terdiri dari:
  1. Polhut TerampilPolhut Terampil adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu;
  2. Polhut Ahli, Polhut Ahli adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
     Jenjang Jabatan dan Pangkat Polhut fungsional  terampil yaitu:
  1. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur muda (II/a);
  2. Polisi Kehutanan Pelaksana, pangkat mulai dari Pengatur Muda TK I (II/b) sampai dengan Pengatur TK I (II/d);
  3. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan, pangkat mulai dari Penata Muda ( III/a) sampai Penata Muda Tk. I ( III/b); 
  4. Polisi Kehutanan Penyelia, Pangkat mulai dari Penata (III/c) sampai Penata Tingkat I (III/d)

     Jenjang Jabatan dan Pangkat Polhut fungsional ahli yaitu:
  1. Polisi Kehutanan Pertama, pangkat mulai dari Penata Muda (III/a) sampai dengan penata Muda Tk I (III/b);
  2. Polisi Kehutanan Muda, pangkat mulai dari Penata (III/c) sampai Penata Tk I (III/d); dan
  3. Polisi Kehutanan Madya, pangkat nulai dari pembina (IV/a), Pembina TK I, sampai Pembina Utama Muda (IV/c)
C. Polhut Perhutani, Polhut Perhutani terdiri atas:
  1. Polhut Penyelia;
  2. Polhut Pelaksana lanjutan;
  3. Polhut Pelaksana;
  4. Polhut Pelaksana Pemula
Satuan Polisi Kehutanan dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Kehutanan (Kasat Polhut) yang diangkat oleh Kepala Satuan Kerja dengan pangkat serendah rendahnya Penata Muda TK I dan/atau Polhut yang menduduki kepangkatan tertinggi

Untuk dapat diangkat menjadi Polhut Fungsional, seseorang harus memenuhi persyaratan umum meliputi:
  • berijazah paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; 
  • berusia setinggi-tingginya untuk Sekolah Menengah Atas 25 (dua puluh lima) tahun dan Sarjana 30 (tiga puluh) tahun; 
  • tinggi badan minimal bagi wanita 155 cm dan pria 160 cm; 
  • berat badan ideal; 
  • berbadan sehat dinyatakan dengan surat ketarangan dokter; dan 
  • lulus tes kesamaptaan.
Polhut dalam melaksanakan tugas kedinasan, mengenakan pakaian seragam beratribut berupa tanda pangkat; tanda dan logo instansi;  tanda dan logo satuan;  papan nama; emblem Polhut; dan tanda kewenangan. beserta kelengkapannya, Untuk  Seragam Polhut silahkan baca di sini 

Kartu Anggota Polhut (KTA)

Polisi Kehutanan merupakan Kepolisian Khusus (Polsus), berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, bahwa dalam  rangka pengawasan teknis pelaksanaan tugas dan Fungsi Kepolisian yang diemban oleh Polsus (Polhut)  diterbitkan kartu anggota polsus oleh Polri.

Menurut ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerbitan dan Pembuatan Kartu Tanda Anggota dan Tanda Kewenangan Kepolisian Khusus bahwa KTA diterbitkan dan diperpanjang oleh: Deops Kapolri c.q. Karo Binpolsus PPNS bagi anggota Polsus yang berada di instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN tingkat pusat; dan  Kapolda c.q. Karo Binamitra, bagi anggota Polsus yang berada pada dinas di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.

Kelengkapan syarat untuk memperoleh KTA  yaitu:
  1. pasfoto berwarna ukuran 2 x 3 cm dengan latar belakang atau warna dasar biru menggunakan seragam Pakaian Dinas Harian (PDH) instansi dan/atau badan pemerintah/BUMN masingmasing yang lengkap dengan badge, lokasi, papan nama, tanda kewenangan, dan tanpa tutup kepala sebanyak 2 (dua) lembar; 
  2. fotokopi ijazah pendidikan dan latihan Polsus yang dimiliki; 
  3. fotokopi kartu rumus sidik jari masing-masing anggota Polsus; dan 
  4. surat keterangan yang memuat daftar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditegakkan.


PEDOMAN PENGANGKUTAN KAYU HASIL PEMANENAN MENURUT PERDIRJEN BUK

IJIN ANGKUT KAYU

Lampiran 3. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.4/VI-BIKPHH/2014 Tanggal : 10 Juli 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausaahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi

PEDOMAN PENGANGKUTAN KAYU HASIL PEMANENAN

A. PENGERTIAN
  1. Kayu Hasil Pemanenan (KHP) adalah kayu hasil produksi yang dihasilkan dari pemanenan hasil penanaman pada hutan tanaman dan dapat berupa KB/KBS/KBK. 
  2. Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan (LP-KHP) adalah dokumen yang memuat realisasi seluruh hasil penebangan/pemanenan pohon pada petak/blok yang ditetapkan. 
  3. Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) adalah tempat untuk pengumpulan kayu-kayu hasil penebangan di sekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan. 
  4. Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan) adalah tempat milik pemegang izin yang berfungsi menimbun kayu hasil pemanenan dari beberapa TPn, yang lokasinya berada dalam areal pemegang izin. 
  5. Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara) adalah tempat untuk menampung KHP berupa KB dan/atau KBS dan/atau KBK dari 1 (satu) pemegang izin atau lebih dari 1 (satu) pemegang izin yang merupakan group, baik berupa logpond atau logyard, yang lokasinya di luar areal pemegang izin dan berada pada hutan produksi dan/atau di luar kawasan hutan. 
  6. Kayu Olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan KHP berupa KB/KBS/KBK yang diolah di Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserut satu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer, serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL). 
  7. Dinas Provinsi adalah instansi yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di daerah Provinsi. 
  8. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota. 
  9. Balai adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal  
B. JENIS DOKUMEN ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU HASIL PEMANENAN

Dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan dan digunakan untuk menyertai dalam pengangkutan, pemilikan, atau penguasaan hasil hutan kayu, terdiri dari:
a. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan/atau Daftar Kayu Bulat Faktur Angkutan (DKB-FA).
b. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan/atau Daftar Kayu Olahan (DKO)
c. Nota Angkutan.

C. PENGGUNAAN DOKUMEN 

  1. Dokumen angkutan berlaku untuk :  a. 1 (satu) kali penggunaan; b. 1 (satu) pemilik; c. 1 (satu) jenis komoditas hasil hutan; d. 1 (satu) alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan e. 1 (satu) tujuan pengangkutan. 
  2. Dalam 1 (satu) alat angkut dapat digunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu dengan lebih dari satu dokumen angkutan. 
  3. Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan apabila setiap partai kayu pada alat angkut tersebut dapat dipisahkan atau dibatasi berdasarkan dokumen yang menyertainya. 
  4. Penggunaan 1 (satu) alat angkut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf d, tidak berlaku bagi pengangkutan yang mengalami transit dan perubahan alat angkut. 
  5. Dalam hal pengangkutan hasil hutan kayu menggunakan beberapa peti kemas dalam satu alat angkut, maka setiap peti kemas harus dilengkapi dengan dokumen FAKB untuk kayu bulat, dan untuk kayu olahan dengan dokumen FA-KO. 

D. PENGANGKUTAN KHP DARI TPK HUTAN

  1. Pengertian melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.
  2. Setiap pengangkutan KHP dari hutan tanaman dari TPK hutan dengan tujuan ke tempat lain di luar areal izin, wajib disertai bersama-sama dengan dokumen FA-KB. 
  3. FA-KB sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib dilampiri D-KHP yang dibuat sebelum proses memuat, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut. 
  4. D-KHP sebagaimana dimaksud pada angka 3 berfungsi sebagai dokumen angkutan untuk melindungi hasil hutan mulai pada saat proses memuat, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut sampai ke tempat tujuan pengangkutan. 

E. PENGANGKUTAN KHP KE INDUSTRI DALAM AREAL IUPHHK

  1. Pengangkutan KHP dari TPn Utama atau TPK Hutan ke semua tujuan, dilengkapi bersama-sama dengan dokumen FA-KB milik pemegang izin dengan dilampiri D-KHP. 
  2. Dalam rangka efisiensi, pemanfaatan KHP dapat diolah menjadi serpih/chip di dalam areal IUPHHK-HT, dengan ketentuan sebagai berikut :  a. Mempunyai IUIPHHK sesuai ketentuan yang berlaku. b. Seluruh KHP yang akan dimanfaatkan telah disahkan LHP-nya dan telah dilunasi PSDH-nya. c. Untuk pengangkutan KHP sebagaimana dimaksud huruf b diangkut menggunakan FA-KB. d. FA-KB dimatikan dan dilakukan pemeriksaan fisik oleh P3KB di TPK Industri sesuai ketentuan yang berlaku. e. Lokasi TPK Industri harus terpisah dengan TPK Hutan
  3. KO yang berasal dari kegiatan pengolahan industri yang sah sebagaimana dimaksud angka 2 hanya dapat diangkut ke tujuan industri primer/industri terpadu yang menjadi kelompok usahanya. 
  4. Pengangkutan KO sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib disertai bersama-sama FA-KO atas nama industri yang bersangkutan. 

F. PENGANGKUTAN LANJUTAN KHP

  1. Pengangkutan lanjutan KHP dari TPK Antara/TPT-KB/IUIPHHK ke semua tujuan menggunakan FA-KB pengirim.
  2. Setiap pengangkutan KHP dari TPK-IUIPHHK yang terpisah dengan lokasi industri ke industri bersangkutan, menggunakan Nota Angkutan. 

G. PENGANGKUTAN KAYU OLAHAN

  1. Setiap kayu olahan berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserut satu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer, serpih/chips (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL) yang diangkut dari dan/atau ke industri primer/industri lanjutan/industri terpadu wajib disertai bersama-sama FA-KO. 
  2. Pengangkutan kayu olahan dari industri primer/industri terpadu/industri lanjutan/TPT-KO yang akan mengirim kayu gergajian ke dan dari tempat pengeringan kayu (jasa kiln dry) yang bukan industri pengolahan kayu menggunakan FA-KO milik industri primer/industri terpadu/industri lanjutan/TPT-KO yang bersangkutan. 
  3. Industri lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 wajib terdaftar sebagai TPT-KO di Dinas Kabupaten/Kota dan memiliki GANISPHPL sesuai kompetensinya. 
  4. Pengangkutan kayu olahan dari TPT-KO dengan tujuan selain industri pengolahan kayu menggunakan Nota Angkutan. 
  5. Pengangkutan produk kayu olahan lanjutan dari industri lanjutan menggunakan Nota Perusahaan. 
  6. Pengangkutan kayu olahan dan kayu olahan lanjutan dari pedagang pengecer (toko material) ke konsumen selain tujuan industri pengolahan kayu, menggunakan Nota Perusahaan. 

PENGANGKUTAN DARI PELABUHAN/DERMAGA 

  1. Pengangkutan hasil hutan kayu yang menggunakan alat angkut kapal/tongkang dan melalui pelabuhan umum/dermaga, untuk pengangkutan lanjutan ke tujuan sebagaimana tercantum dalam FA-KB/FA-KO, menggunakan Nota Angkutan yang diterbitkan oleh penerima kayu di tempat tujuan.
  2. Setiap penerbitan Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai copy FA-KB/FAKO asal dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan FA-KB/FA-KO bersangkutan. 
  3. Kumpulan Nota Angkutan di tempat tujuan akhir pengangkutan beserta FA-KB/FAKO asal dilakukan pencocokan dan pemeriksaan fisik sesuai ketentuan



Pedoman Pengangkutan Kayu Hutan Alam Berdasarkan Perdirjen BUK

IZIN ANGKUT KAYU

Lampiran 3.
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Nomor : P.3/VI-BIKPHH/2014
Tanggal : 10 Juli 2014
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Penatausaahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam

PEDOMAN PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU

A. PENGERTIAN
  1. Kayu Bulat (KB) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter 50 (lima puluh) cm atau lebih. 
  2. Kayu Bulat Sedang (KBS) adalah bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter 30 cm sampai dengan 49 cm. 
  3. Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah pengelompokkan kayu yang terdiri dari bagian dari pohon yang ditebang dan dipotong menjadi satu atau beberapa bagian dengan ukuran diameter kurang dari 30 cm atau kayu dengan diameter 30 cm atau lebih yang direduksi karena memiliki cacat berupa busuk hati dan/atau gerowong lebih dari 40%, serta kayu bakau, kayu bakar, cerucuk, tiang jermal, tunggak jati dan/atau tunggak ulin. 
  4. Kayu Olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan KB/KBS/KBK yang diolah di Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserut satu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer, serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL).
  5. Kayu pacakan adalah kayu berbentuk persegi yang diolah di hutan yang merupakan hasil perubahan bentuk dari 1 (satu) batang KB/KBS/KBK menjadi 1 (satu) bentuk kayu persegi, bukan dalam bentuk kayu olahan gergajian (balok, papan, reng, dan kaso). 
  6. Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan) adalah tempat milik pemegang izin yang berfungsi menimbun Kayu Bulat (KB)/Kayu Bulat Sedang (KBS)/Kayu Bulat Kecil (KBK) dari beberapa TPn, yang lokasinya berada dalam areal pemegang izin. 
  7. Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara) adalah tempat untuk menampung KB dan/atau KBS dan/atau KBK dari 1 (satu) pemegang izin atau lebih dari 1 (satu) pemegang izin yang merupakan group, baik berupa logpond atau Logyard, yang lokasinya di luar areal pemegang izin dan berada pada hutan produksi dan/atau di luar kawasan hutan. 
B. JENIS DOKUMEN ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU

Dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan dan digunakan untuk menyertai dalam pengangkutan, pemilikan, atau penguasaan hasil hutan kayu, terdiri dari:
a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan/atau Daftar Kayu Bulat (DKB).
b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan/atau Daftar Kayu Bulat Faktur Angkutan (DKB-FA).
c. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan/atau Daftar Kayu Olahan (DKO).
d. Surat Angkutan Lelang (SAL).
e. Nota Angkutan.

C. PENGGUNAAN DOKUMEN 
  1. Dokumen angkutan berlaku untuk :
    a. 1 (satu) kali penggunaan;
    b. 1 (satu) pemilik;
    c. 1 (satu) jenis komoditas hasil hutan;
    d. 1 (satu) alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan
    e. 1 (satu) tujuan pengangkutan. 
  2. Dalam 1 (satu) alat angkut dapat digunakan untuk mengangkut hasil hutan kayu dengan lebih dari satu dokumen angkutan. 
  3. Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan apabila setiap partai kayu pada alat angkut tersebut dapat dipisahkan atau dibatasi berdasarkan dokumen yang menyertainya.
  4. Penggunaan 1 (satu) alat angkut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf d, tidak berlaku bagi pengangkutan yang mengalami transit dan perubahan alat angkut. 
  5. Dalam hal pengangkutan hasil hutan kayu menggunakan beberapa peti kemas dalam satu alat angkut, maka setiap peti kemas harus dilengkapi dengan dokumen SKSKB atau FAKB untuk kayu bulat, dan untuk kayu olahan dengan dokumen FA-KO. 

D. PENGANGKUTAN KB/KBS/KBK DARI TPK HUTAN
  1. Pengertian melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. 
  2. Pengertian kelompok kayu lainnya yang termasuk KBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 34 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 antara lain berupa kayu bakau, kayu bakar, cerucuk, tiang jermal, tunggak jati alam/tunggak ulin, limbah pembalakan. 
  3. Setiap pengangkutan hasil hutan dari hutan alam berupa KB/KBS/KBK dari TPK hutan dengan tujuan ke tempat lain di luar areal izin, wajib disertai bersama-sama dengan dokumen SKSKB. 
  4. SKSKB sebagaimana dimaksud angka 3 wajib dilampiri DKB yang dibuat sebelum proses memuat, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut. 
  5. DKB sebagaimana dimaksud pada angka 4 berfungsi sebagai dokumen angkutan untuk melindungi hasil hutan mulai pada saat proses memuat, memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut sampai ke tempat tujuan pengangkutan. 
  6. Dalam hal pengangkutan tidak dapat dilakukan secara langsung karena kapal pengangkut utama tidak dapat merapat ke tempat pemuatan/TPK Hutan, penerbitan SKSKB diatur sebagai berikut :
    a. Terhadap seluruh kayu yang akan dimuat ke kapal pengangkut utama, terlebih dahulu dibuat DKB yang ditandatangani oleh GANISPHPL.
    b. P2SKSKB melaksanakan pemeriksaan terhadap kayu yang akan dimuat sebagaimana tercantum dalam DKB, dan selanjutnya menandatangani DKB.
    c. Pengangkutan dari TPK Hutan ke kapal pengangkut utama disertai dengan DKB yang sudah ditandatangani oleh GANISPHPL dan P2SKSKB.
    d. Penerbitan SKSKB dilakukan setelah seluruh kayu yang tercantum dalam DKB telah termuat ke dalam kapal pengangkut utama.
    e. Dalam hal kayu yang tercantum dalam DKB tidak dapat termuat seluruhnya, maka dibuat DKB baru sesuai jumlah kayu yang termuat sebagai dasar penerbitan SKSKB.
  7. Dalam hal pengangkutan KB/KBS/KBK dari TPK Hutan yang dilakukan secara manual/non mekanis atau dengan cara menghanyutkan batang per batang mengikuti aliran air/arus sungai, mekanisme penerbitan SKSKB diatur sebagai berikut :
    a. Terhadap seluruh kayu yang akan dihanyutkan terlebih dahulu diterbitkan SKSKB dan DKB.
    b. Dalam hal terdapat kayu yang hilang dalam perjalanan, maka SKSKB tersebut dibatalkan berdasarkan Berita Acara Kehilangan yang dibuat oleh Penerbit SKSKB dan pemegang izin.
    c. Berdasarkan Berita Acara dan pembatalan SKSKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, diterbitkan SKSKB baru sesuai jumlah kayu yang terangkut.
    d. Masa berlaku SKSKB dengan memperhitungkan waktu tempuh normal dimulai dari kayu dihanyutkan secara bertahap sampai dengan kayu tiba di tujuan.
    e. Dalam hal kayu yang hilang sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan kembali, kayu tersebut dinyatakan sebagai kayu temuan dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. 

E. PENGANGKUTAN KB/KBS/KBK KE INDUSTRI DALAM AREAL IUPHHK-HA 
  1. Pengangkutan KB/KBS/KBK yang akan diolah pada industri sah yang berada di dalam areal IUPHHK-HA, diperlakukan sebagai berikut :
    a. Seluruh KB/KBS/KBK yang siap diangkut harus telah disahkan LHP-nya dan telah dilunasi PSDH, DR dan atau PNT.
    b. Seluruh KB/KBS/KBK yang akan diangkut dari TPK Hutan ke lokasi industri menggunakan dokumen SKSKB.
    c. Selanjutnya SKSKB dimatikan dan dilakukan pemeriksaan fisik oleh P3KB di TPK Industri sesuai ketentuan yang berlaku.
    d. Lokasi TPK Industri harus terpisah dengan TPK Hutan.
  2. Khusus untuk pengangkutan kayu bakau dari TPK Hutan ke industri dalam areal kerja IUPHHK-HA, penerbitan SKSKB diatur sebagai berikut :
    a. Seluruh kayu yang akan diangkut harus sudah disahkan LHP-nya dan dibayar lunas PSDH, DR dan/atau PNT.
    b. Seluruh kayu yang akan diangkut terlebih dahulu diterbitkan SKSKB.
    c. Pengangkutan kayu dapat dilakukan secara bertahap dengan disertai FA-KB yang merupakan bagian dari SKSKB.
    d. FA-KB yang telah sampai di lokasi industri dimatikan oleh GANISPHPL.
    e. Kumpulan FA-KB dicocokkan dengan SKSKB dan selanjutnya SKSKB dimatikan oleh P3KB dan dilanjutkan pemeriksaan fisik sesuai ketentuan yang berlaku.
    f. Dalam pengangkutan secara bertahap, kayu yang telah sampai di industri tidak dapat diolah sebelum dilakukan pemeriksaan fisik. 

F. PENGANGKUTAN LANJUTAN KB/KBS/KBK. 
  1. Pengangkutan lanjutan KB/KBS/KBK dari TPK Antara/TPT-KB/IUIPHHK ke semua tujuan menggunakan FA-KB pengirim. 
  2. Setiap pengangkutan KB/KBS/KBK dari TPK-IUIPHHK yang terpisah dengan lokasi industri ke industri bersangkutan, menggunakan Nota Angkutan. 

G. PENGANGKUTAN KB/KBS/KBK DARI POHON YANG TUMBUH ALAMI PADA LAHAN YANG TELAH DIBEBANI HAK ATAS TANAH. 
  1. Pengangkutan KB/KBS/KBK dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel/hak atas tanah disertai SKSKB yang diterbitkan oleh P2SKSKB.
  2. Dalam hal pengangkutan KB/KBS/KBK dari lahan masyarakat yang memiliki pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel/hak atas tanah, mengalami kesulitan karena tidak memiliki alat berat atau tidak efisien dalam pengangkutannya, maka KB/KBS/KBK dengan potensi; 50 m3 dapat diolah di TPK Hutan dengan menggunakan gergaji mekanis atau non mekanis menjadi kayu pacakan, mengikuti ketentuan sebagai berikut :
    a. Seluruh KB/KBS/KBK yang siap diolah harus sudah disahkan LHP-nya dan telah dilunasi PSDH, DR dan/atau PNT.
    b. Terhadap KB/KBS/KBK yang diolah menjadi kayu pacakan, wajib dibuatkan Berita Acara Perubahan Bentuk yang ditandatangani oleh P2SKSKB dan pemegang izin/pemilik kayu.
    c. Pengangkutan kayu pacakan dari tempat pengolahan di hutan ke tujuan lain di luar hutan, wajib menggunakan SKSKB dengan dilampiri Daftar KB/KBS/KBK asal dan dibubuhi cap “PACAKAN” pada sudut kanan atas dan disertai Berita Acara Perubahan Bentuk.
    d. Pengangkutan sebagaimana dimaksud huruf c hanya diperkenankan dengan tujuan industri primer dan industri terpadu, dan tidak diperkenankan untuk tujuan industri lanjutan.
    e. Pengangkutan lanjutan kayu pacakan dapat menggunakan dokumen FA-KB dari pemegang izin/pemilik kayu bersangkutan atau menggunakan SKSKB dengan dibubuhi cap “PACAKAN”. 

H. PENGANGKUTAN KAYU OLAHAN 
  1. Setiap kayu olahan berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserut satu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer, serpih/chips (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL) yang diangkut dari dan/atau ke industri  primer/industri lanjutan/industri terpadu wajib disertai bersama-sama FA-KO. 
  2. Pengangkutan kayu olahan dari industri primer/industri terpadu/industri lanjutan/TPT-KO yang akan mengirim kayu gergajian ke dan dari tempat pengeringan kayu (jasa kiln dry) yang bukan industri pengolahan kayu menggunakan FA-KO milik industri primer/industri terpadu/industri lanjutan/TPT-KO yang bersangkutan. 
  3. Industri lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1, industrinya wajib terdaftar sebagai TPT-KO di Dinas Kabupaten/Kota dan memiliki GANISPHPL sesuai kompetensinya. 
  4. Pengangkutan kayu olahan dari TPT-KO dengan tujuan selain industri pengolahan kayu menggunakan Nota Angkutan. 
  5. Pengangkutan produk kayu olahan lanjutan dari industri lanjutan menggunakan Nota Perusahaan. 
  6. Pengangkutan kayu olahan dan kayu olahan lanjutan dari pedagang pengecer (toko material) ke konsumen selain tujuan industri pengolahan kayu, menggunakan Nota Perusahaan. 

I. PENGANGKUTAN KAYU DAUR ULANG 
  1. Pemilikan kayu daur ulang dibuktikan dengan Berita Acara yang dibuat oleh pemilik kayu. 
  2. Pengangkutan kayu daur ulang dari TPK Hutan ke semua tujuan di luar areal pemegang izin menggunakan Nota Angkutan yang diterbitkan oleh GANISPHPL pada pemegang izin sesuai kompetensinya.
  3. Kebenaran fisik dan jenis kayu sebagaimana dimaksud pada angka 2, menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemilik dan/atau pembawa kayu.

J. PENGANGKUTAN ARANG KAYU
  1. Pengangkutan arang kayu yang berasal dari dapur pengolahan ke tempat pengumpulan atau konsumen, menggunakan Nota Angkutan yang diterbitkan oleh pemilik dapur pengolah arang.
  2. Dapur pengolah arang sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota setempat. 
  3. Pengangkutan lanjutan arang kayu dari tempat pengumpulan ke tujuan lain, menggunakan Nota Angkutan yang diterbitkan oleh pemilik/penjual arang kayu. 
  4. Pengangkutan lanjutan arang kayu transit di pelabuhan/dermaga ke tujuan pembeli, menggunakan Nota Angkutan yang diterbitkan oleh penerima arang kayu. 

K. PENGANGKUTAN KAYU LELANG
  1. Pemilikan kayu hasil lelang dibuktikan risalah lelang. 
  2. Pengangkutan KB/KBS/KBK/KO/Pacakan dari hasil lelang, baik sekaligus maupun secara bertahap, wajib disertai dokumen angkutan berupa Surat Angkutan Lelang (SAL) berdasarkan hasil risalah lelang sesuai dengan jumlah kayu yang akan diangkut. 
  3. SAL sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterbitkan oleh WAS-GANISPHPL sesuai kompetensinya yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
  4. Pengangkutan lanjutan hasil hutan lelang untuk kayu bulat menggunakan FA-KB, sedangkan untuk kayu olahan menggunakan Nota Angkutan. 

L. PENGANGKUTAN KAYU LOKAL/BANTUAN BENCANA 
  1. Pengangkutan kayu lokal dari sumber-sumber yang sah untuk kepentingan umum/masyarakat menggunakan SKSKB cap “Kalok” yang diterbitkan oleh WAS-GANISPHPL PKB dari Dinas Kabupaten/Kota setempat. 
  2. Pengangkutan kayu lokal dari sumber-sumber yang sah untuk bantuan bencana berupa kayu bulat menggunakan SKSKB cap “Bantuan Bencana” sedangkan untuk kayu olahan menggunakan FA-KO. 
  3. Dalam hal kayu bulat sebagaimana dimaksud pada angka 2 diolah oleh industri primer menjadi kayu olahan, pengangkutan kayu olahannya disertai bersama-sama FA-KO industri dengan diberi cap “Bantuan Bencana”. 
  4. Dalam hal di lokasi bencana tidak terdapat industri sebagaimana dimaksud angka 3, maka kayu bulat dapat diolah secara mekanis atau non mekanis di lokasi bencana, dan untuk pengangkutan hasil olahannya dikeluarkan surat keterangan oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat. 

M. PENGANGKUTAN DARI PELABUHAN/DERMAGA 
  1. Pengangkutan hasil hutan kayu yang menggunakan alat angkut kapal/tongkang dan melalui pelabuhan umum/dermaga, untuk pengangkutan lanjutan ke tujuan sebagaimana tercantum dalam SKSKB/FA-KB/FA-KO/SAL, menggunakan Nota Angkutan yang diterbitkan oleh penerima kayu di tempat tujuan. 
  2. Setiap penerbitan Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai copy SKSKB/FA-KB/FAKO/SAL asal dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan SKSKB/FA-KB/FA-KO/SAL bersangkutan. 
  3. Kumpulan Nota Angkutan di tempat tujuan akhir pengangkutan beserta SKSKB/FA-KB/FAKO/SAL asal dilakukan pencocokan dan pemeriksaan fisik sesuai ketentuan. 
  4. Dalam hal pengangkutan lanjutan KB/KBS/KBK/KO transit dan bongkar di pelabuhan umum/dermaga mengalami perubahan tujuan sebagian atau seluruhnya, maka diatur mekanisme sebagai berikut:
    a. Penatausahaan hasil hutan di pelabuhan umum/dermaga disetarakan dengan penatausahaan hasil hutan di TPK meliputi kegiatan penerimaan dan mematikan dokumen, penerbitan dokumen, pembuatan rekapitulasi penerbitan FA-KB/Nota Angkutan, dan pembuatan laporan mutasi kayu.
    b. Setelah menerima dokumen SKSKB/FA-KB/FA-KO/SAL, GANISPHPL penerima kayu mematikan dokumen, mengisi kolom penerimaan dan membuat Berita Acara perubahan tujuan yang diketahui pimpinan perusahaan atau pegawai perusahaan penerima kayu setingkat manager.
    c. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b menggunakan format yang ditetapkan.
    d. GANISPHPL sebagaimana dimaksud pada huruf b menerbitkan FA-KB/Nota Angkutan untuk setiap alat angkut sesuai tujuan masing-masing dan membuat rekapitulasi penerbitan FA-KB/Nota Angkutan.
    e. Pengangkutan lanjutan KB yang berasal dari SKSKB/FA-KB/SAL menggunakan FA-KB
    f. Pengangkutan lanjutan KO yang berasal dari FA-KO/SAL menggunakan Nota Angkutan.
    g. Kesesuaian dokumen SKSKB/FA-KB/FA-KO/SAL asal dengan dokumen baru menjadi tanggung jawab manager perusahaan penerima kayu dengan membuat surat pernyataan perubahan tujuan di atas materai.
    h. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian KB/KBS/KBK/KO dengan SKSKB/FA-KB/FA-KO/SAL asal, maka penerima sebagaimana tercantum pada SKSKB/FA-KB/FA-KO/SAL asal melaporkan KB/KBS/KBK/KO yang tidak sesuai kepada Dinas Kabupaten/Kota. 

DOKUMEN IZIN ANGKUT KAYU DARI HUTAN PRODUKSI

DOKUMEN IZIN ANGKUT KAYU DARI HUTAN PRODUKSI

Pada artikel sebelumnya telah dibahas dokumen ijin angkut kayu yang berasal dari hutan alam. sesuai dengan ketentuan Permenhut No. P.41/Menhut-II/2014, pada artikel ini kita lanjutkan tentang dokumen “ijin” angkut kayu yang berasal dari hutan tanaman pada Hutan Produksi sesuai ketentuan Permenhut No. P.42/Menhut-II/2014. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan RI No. : P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, maka Permenhut No.: P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pemenhut No.: P.45/Menhut-II/2009 khusus ketentuan yang mengatur penatausahaan hasil hutan kayu berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

 Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP), wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), adapun dokumen yang merupakan dokumen “izin” pengangkutan kayu meliputi :

  1. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB); 
  2. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO);
  3. Nota Angkutan. 

FAKTUR ANGKUTAN KAYU BULAT (FA-KB) 

Pengertian FA-KB
Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen yang dipergunakan pengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yang berasal dari izin yang sah

Penerbit FA-KB 
FA-KB diterbitkan oleh Penerbit FA-KB secara self assesment, yaitu petugas perusahaan/pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya dan penetapannya oleh pemegang izin 

Penggunaan FAKB: 

  • Pengangkutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP) dari TPn Utama atau TPK Hutan ke semua tujuan, dilengkapi bersama-sama dengan dokumen FA-KB milik pemegang izin dengan dilampiri D-KHP yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKB. 
  • Pengangkutan lanjutan KHP dari TPK Antara ke semua tujuan, dilengkapi bersama-sama dengan dokumen FA-KB milik pemegang izin dengan dilampiri D-KHP yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKB. 
  • Pengangkutan lanjutan KHP dari industri/TPT-KB menggunakan dokumen FA-KB milik industri/TPT-KB dengan dilampiri D-KHP. 
  •  Penggunaan dokumen pengangkutan kayu FAKB hanya berlaku untuk 1 kali penggunaan; 1 pemilik; 1 jenis komoditas hasil hutan; 1 alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan 1 tujuan pengangkutan. 
  • penggunaan dokumen angkutan menggunakan rangkaian alat angkut atau peti kemas, maka jenis dan volume KHP di dalam rangkaian alat angkut disebutkan dalam dokumen angkutan.


FAKTUR ANGKUTAN KAYU OLAHAN (FA-KO) 

Pengertian FA-KO
Kayu Olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan KB/KBS/KBK yang diolah di Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan Kayu Terpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserut satu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer, serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL).

Faktur Angkutan Kayu Olahan yang (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan

Penerbit FA-KO 
FA-KO diterbitkan oleh Penerbit FA-KO secara self assessment yaitu petugas perusahaan/pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya dan penetapannya oleh pemegang izin. 

Penggunaan FAKO

  • Setiap pengangkutan kayu olahan berupa serpih, kayu gergajian, veneer, kayu lapis, dan LVL yang diangkut dari dan/atau ke industri primer hasil hutan kayu, dan dari TPT-KO ke semua tujuan, dilengkapi FA-KO dengan dilampiri D-KO.
  • Setiap pengangkutan kayu olahan berupa serpih/chip dari dan/atau ke industri pulp/kertas/MDF/wood pellet atau industri hasil hutan lanjutan lainnya yang menggunakan serpih/chip sebagai bahan bakunya, dilengkapi FA-KO dengan dilampiri D-KO milik industri serpih/chip/MDF/wood pellet pengirim, kecuali bagi industri yang mengolah serpih/chip secara terpadu yang berada dalam satu lokasi industri menggunakan Nota Perusahaan.
  • Untuk pengangkutan serpih/chip lanjutan ke tujuan selain industri pulp/kertas/MDF/wood pellet atau industri hasil hutan lanjutan lainnya menggunakan FA-KO dengan dilampiri D-KO.
  • Penggunaan dokumen pengangkutan kayu FAKO hanya berlaku untuk 1 kali penggunaan; 1 pemilik; 1 jenis komoditas hasil hutan; 1 alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan 1 tujuan pengangkutan. 


NOTA ANGKUTAN 

Pengertian Nota Angkutan
Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan arang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami pada APL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan untuk tiang pancang, tiang jermal, cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan hasil lelang serta pengangkutan langsiran KB/KBS/KBK dari pelabuhan/dermaga ke tujuan dokumen asal.

Penerbit Nota Angkutan 
Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh petugas pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.

Penggunaan Nota Angkutan

  • Badan Usaha atau perorangan yang melakukan impor kayu bulat dan/atau kayu olahan wajib melaporkan kepada petugas kehutanan di pelabuhan dengan dilengkapi dokumen-dokumen impor berupa manifest atau B/L. ; dalam hal kayu akan dilakukan pengangkutan secara bertahap atau sekaligus dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu, maka pengangkutannya dilengkapi dengan Nota Angkutan yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan dilampiri copy dokumen impor.
  • Penggunaan dokumen pengangkutan kayu Nota Angkutan hanya berlaku untuk 1 kali penggunaan; 1 pemilik; 1 jenis komoditas hasil hutan; 1 alat angkut atau rangkaian alat angkut atau peti kemas; dan 1 tujuan pengangkutan.