TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

tata naskah dinas kementerian lingkungan hidup dan kehutanan terbaru
tata naskah dinas kementerian lingkungan hidup dan kehutanan

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan acuan dalam pengelolaan tata naskah dinas lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.63/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses penyesuaian diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak diundangkan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.63/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diundangkan tanggal 2 Februari 2016

Jenis jenis  Naskah Dinas yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 63 /Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  adalah sbb:

A. NASKAH DINAS ARAHAN
01. Peraturan
02. Pedoman
03. Petunjuk Pelaksanaan
04. Standar Operasional Prosedur (SOP)
05. Surat Edaran
06. Keputusan
07. Penetapan Angka Kredit
08. Instruksi
09. Surat Perintah
10. Surat Tugas

B. NASKAH DINAS KORESPONDENSI
1. Nota Dinas
2. Memorandum
3. Surat Dinas
4. Surat Undangan

C. NASKAH DINAS KHUSUS
01. Surat Perjanjian
02. Surat Kuasa
03. Berita Acara
04. Surat Keterangan
05. Surat Pengantar
06. Pengumuman
07. Surat Izin
08. Surat Panggilan
09. Surat Pernyataan Pelantikan
10. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
11. Surat Pernyataan Menduduki Jabatan

D. LAPORAN
E. TELAAHAN STAF
F. FORMULIR
G. NASKAH DINAS ELEKTRONIK

Biasanya di level pelaksana seperti saya naskah dinas yang sering digunakan sehingga perlu dipahami adalah surat dinas, surat tugas dan laporan

Pengertian Surat Dinas
Surat Dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau hal kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar instansi/organisasi yang bersangkutan atau di dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Susunan Surat Dinas 
A. Kepala
  1. Kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan nama jabatan (untuk pejabat negara) atau logo dan nama instansi (untuk non pejabat negara) secara simetris;
  2. Nomor, sifat, lampiran dan hal, yang diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop naskah dinas;
  3. Tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor;
  4. Kata “Yth.”, yang ditulis di bawah “Hal”, diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat;
  5. Alamat surat, yang ditulis di bawah “Yth.”

B. Batang Tubuh
bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup.

C. Kaki, bagian kaki surat dinas terdiri dari :
  1. nama jabatan, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma;
  2. tanda tangan pejabat;
  3. nama lengkap pejabat/penanda tangan, ditulis dengan huruf awal kapital;
  4. cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan;
  5. tembusan, yang memuat nama jabatan pejabatpenerima (jika ada).

Hal yang perlu diperhatikan
  1. Kop naskah dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat dinas; 
  2. Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom lampiran dicantumkan jumlahnya; 
  3. Hal, berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca.

CONTOH SURAT DINAS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
CONTOH SURAT DINAS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN


Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas
Kewenangan penandatanganan naskah dinas lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur sebagai berikut :

A. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

01. Peraturan;
02. Peraturan Bersama;
03. Keputusan;
04. Pedoman;
05. Petunjuk Pelaksanaan;
06. Instruksi;
07. Standar Operasional Prosedur (SOP);
08. Surat Edaran;
09. Surat Perintah;
10. Surat Tugas;
11. Surat Dinas;
12. Memorandum;
13. Surat Undangan;
14. Surat Perjanjian;
15. Surat Kuasa;
16. Berita Acara;
17. Surat Keterangan;
18. Surat Pengantar;
19. Pengumuman;
20. Laporan.

B. Pejabat eselon I selain Staf Ahli/Staf Khusus "atas nama" Menteri LHK

01. Keputusan ;
02. Instruksi;
03. Standar Operasional Prosedur (SOP);
04. Surat Edaran;
05. Surat Perintah;
06. Surat Tugas;
07. Surat Dinas;
08. Memorandum;
09. Nota Dinas;
10. Surat Undangan;
11. Surat Perjanjian;
12. Surat Kuasa;
13. Berita Acara;
14. Surat Keterangan;
15. Surat Pengantar;
16. Pengumuman;
17. Laporan.

C. Pejabat eselon I selain Staf Ahli/Staf Khusus, atas wewenang jabatannya
  1. Peraturan;
  2. Keputusan;
  3. Instruksi;
  4. Standar Operasional Prosedur (SOP);
  5. Surat Edaran;
  6. Surat Perintah;
  7. Surat Tugas;
  8. Surat Dinas;
  9. Memorandum;
  10. Nota Dinas;
  11. Surat Undangan;
  12. Surat Perjanjian;
  13. Surat Kuasa;
  14. Berita Acara;
  15. Surat Keterangan;
  16. Surat Pengantar;
  17. Pengumuman;
  18. Laporan;

D. Pejabat Eselon II 
  1. Standar Operasional Prosedur (SOP);
  2. Surat Edaran;
  3. Surat Dinas;
  4. Surat Perintah;
  5. Surat Tugas;
  6. Memorandum;
  7. Nota Dinas;
  8. Surat Undangan;
  9. Berita Acara;
  10. Surat Keterangan;
  11. Surat Pengantar;
  12. Pengumuman;
  13. Laporan.

E. Pejabat Eselon III Pusat atas wewenang jabatannya 
  1. Surat Perintah;
  2. Surat Tugas;
  3. Memorandum;
  4. Nota Dinas;
  5. Surat Undangan;
  6. Berita Acara;
  7. Surat Keterangan;
  8. Surat Pengantar;
  9. Laporan.

F. Pejabat Eselon III Daerah (Kepala UPT) atas wewenang jabatannya
  1. Surat Keputusan yang bersifat intern;
  2. Surat Dinas;
  3. Memorandum;
  4. Nota dinas;
  5. Surat Undangan;
  6. Surat Perjanjian;
  7. Berita Acara;
  8. Surat Keterangan;
  9. Surat Pengantar;
  10. Laporan;
  11. Pengumuman.

G. Pejabat Eselon IV (Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi / Kepala Sub Bidang) 
  1. Nota Dinas;
  2. Memorandum;
  3. Surat Undangan;
  4. Berita Acara;
  5. Surat Keterangan;
  6. Surat Pengantar;
  7. Laporan;
  8. Telaahan Staf.
H. Dalam hal Pejabat Eselon IV (Kepala Seksi) berkedudukan jauh dari Pejabat Eselon III, selain Menandatangani naskah dinas pada huruf G di atas dapat menandatangani surat dinas dengan tembusan kepada Pejabat Eselon III yang bersangkutan.

Contoh Penomoran Surat Dinas

Contoh Penomoran Surat Dinas KLHK


Pada saat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 63 /Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai berlaku, maka :

  1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44 /Menhut-II/ 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan; dan 
  2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Untuk lebih jelasnya silahkan download pdf Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.63 /Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah ini:
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.63 /Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat diatur dengan Peraturan Eselon I sesuai bidang tugasnya.

Direktur Jenderal yang telah mengatur lebih lanjut  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.63 /Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Ditjen KSDAE dengan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : P.1/KSDAE/SET/SET.1/5/2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Read more

KETENTUAN PENGANGKUTAN KAYU HUTAN HAK TERBARU 2016

Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak adalah kegiatan yang meliputi pemanenan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran. Diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.21/Menlhk-Ii/2015 Tahun 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak yang mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Pemanen Kayu Asal Hutan Hak
Pemanfaatan hasil hutan pada hutan hak tidak perlu izin penebangan.

Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Hak
Setiap hasil hutan hak yang akan diangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, wajib dilengkapi Nota Angkutan atau SKAU, yang merupakan dokumen angkutan hasil hutan dari hutan hak yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dalam rangka ketertiban peredaran hasil hutan hak dan bertujuan untuk melindungi hak privat serta kepastian hukum dalam pemilikan/penguasaan dan pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan Penatausahaan hasil hutan pada hutan hak.

KETENTUAN PENGANGKUTAN KAYU HUTAN HAK TERBARU 2016


NOTA ANGKUTAN
Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu.
Nota Angkutan digunakan untuk:
  1. Seluruh jenis kayu rakyat/kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang berada di Jawa, Bali dan Lombok.
  2. Penggunaan Nota Angkutan di Luar Jawa, Bali, dan Lombok hanya untuk kayu jenis : Jati, Mahoni, Nyawai (Ficus Variegate blume), Gmelina, Lamtoro, Kaliandra, Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, rembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai.
Pengadaan blanko dan pengisian Nota Angkutan dibuat oleh pembeli atau pemilik dan ditandatangani oleh pemilik hasil hutan hak menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PermenLHK Nomor P.21/Menlhk-Ii/2015 Tahun 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak dan tidak perlu ditetapkan Nomor Seri. Pengadaan dan pengisian blanko Nota Angkutan dapat digandakan dengan ditulis tangan atau foto copy dengan mengikuti format
BLANKO NOTA ANGKUTAN
blanko NOTA ANGKUTAN


Penerbit Nota Angkutan tidak perlu ditetapkan pengangkatannya, cukup melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan setempat, dengan menunjukkan bukti identitas diri. Masa berlaku Nota Angkutan ditetapkan oleh masing-masing penerbit Nota Angkutan dengan mempertimbangkan jarak tempuh normal. Penerbit Nota Angkutan bertanggung jawab terhadap kebenaran administrasi dan fisik hasil hutan hak.

Penggunaan dokumen Nota Angkutan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggunaan atau hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pengangkutan dan dengan 1 (satu) tujuan. Setiap alat angkut dapat digunakan untuk mengangkut hasil hutan hak dengan lebih dari 1 (satu) dokumen angkutan.


SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)
SKAU adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat).
SKAU digunakan untuk seluruh jenis kayu rakyat/kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang berada diluar Jawa, Bali dan Lombok. Pengecualian penggunaan SKAU (cukup dengan NOTA ANGKUTAN) untuk kayu rakyat/kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang berada diluar Jawa, Bali dan Lombok adalah hanya untuk jenis Jati, Mahoni, Nyawai (Ficus Variegate blume), Gmelina, Lamtoro, Kaliandra, Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, rembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai.

Penerbit SKAU
SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan yang setempat ditetapkan oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Dalam hal di wilayah Desa/Kelurahan belum tersedia tenaga yang memenuhi persyaratan, sementara dapat dapat dilakukan oleh Kepala Desa paling lama 6 bulan.

Terhadap Hutan Hak yang telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) atau yang disetarakan, setelah pemilik/personil yang ditunjuk mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, diberikan kewenangan penerbitan SKAU secara self assessment, dan yang bersangkutan cukup melaporkan kepada Kepala Balai setempat sebagai penerbit. Penerbit SKAU secara self assessment wajib melaporkan hasil tebangan produksi pada hutan hak miliknya kepada Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan setempat.

Tata cara permohonan penerbitan SKAU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PermenLHK Nomor P.21/Menlhk-Ii/2015 Tahun 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak
BLANKO PERMOHONAN PENERBITAN SKAU
BLANKO PERMOHONAN PENERBITAN SKAU

Penerbitan dokumen SKAU oleh Kepala Desa/Lurah dengan cara:
  1. Memeriksa jenis, jumlah batang/bundel/ikat, volume/berat yang akan diangkut; dan
  2. Memeriksa asal lokasi tanaman yang dipanen dari pemohon SKAU.

Pengadaan blanko SKAU dibuat oleh pembeli atau pemilik dan pengisian serta penerbitannya oleh penerbit SKAU, dengan menggunakan format Lampiran III Peraturan ini. Pengadaan dan pengisian blanko SKAU dapat digandakan dengan ditulis tangan atau foto copy mengikuti format SKAU. Masa berlaku SKAU ditetapkan oleh masing-masing penerbit SKAU dengan mempertimbangkan jarak tempuh normal. Penerbit Nota Angkutan atau penerbit SKAU bertanggung jawab terhadap kebenaran administrasi dan fisik hasil hutan hak.

Penggunaan dokumen SKAU hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggunaan atau hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pengangkutan dan dengan 1 (satu) tujuan. Setiap alat angkut dapat digunakan untuk mengangkut hasil hutan hak dengan lebih dari 1 (satu) dokumen angkutan.

BLANKO SKAU
BLANKO SKAU

PELANGGARAN DAN SANKSI
  • Penggunaan dokumen Nota Angkutan atau SKAU yang terbukti digunakan sebagai dokumen Pengkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  • Dalam hal pengangkutan hasil hutan hak tidak dilengkapi dokumen Nota Angkutan atau SKAU, maka terhadap hasil hutan tersebut dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asal usul hasil hutan hak.
  • Pelacakan sepanjang asal usul hasil hutan dapat dibuktikan keabsahannya, dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis dari Balai berdasar laporan petugas kehutanan yang menerima Nota Angkutan atau SKAU di tempat tujuan.
  • Pelacakan dilakukan oleh pejabat kehutanan yang ditunjuk oleh Balai. Apabila berdasarkan hasil pelacakan, terbukti bukan berasal dari lahan yang ditunjukkan oleh pemilik/pengangkut hasil hutan, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Dalam hal terjadi pelanggaran dalam pengangkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan atau SKAU, seperti terdapat perbedaan jumlah batang atau masa berlaku dokumen habis di perjalanan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembinaan melalui teguran/peringatan tertulis dari Kepala Balai.
  • Pelanggaran penerbitan SKAU atas hasil hutan hak yang berasal dari luar wilayah Desa/Kelurahannya, dikenakan sanksi pencabutan Keputusan Penetapan Penerbit SKAU oleh Kepala Balai.

Read more

ASAS SUBSIDIARITAS HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mulai tanggal 3 Oktober 2009, Pada BAB XVII Ketentuan Penutup Pasal 125 disebutkan bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
asas subsidiritas pidana lingkungan hidup
Pencemaran Lingkungan Mengancam Kita dan Orang Orang yg Kita Sayang
Deregulasi undang undang lingkungan hidup ini terdapat beberapa perbedaan, salah satunya adalah penerapan asas subsidiaritas hukum pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan. Dalam UUPPLH 2009 asas subsidiaritas hukum pidana masih dipertahankan ketentuannya, namun hanya untuk tindak pidana lingkungan hidup tertentu.
Asas subsidiaritas hukum pidana adalah:
Penerapan Instrumen hukum pidana yang dilakukan sebagai tambahan (subsider) manakala instrumen hukum lainnya tidak berfungsi, atau penerapan hukum pidana merupakan ultimum remidium (upaya /obat terakhir)
Pemahaman asas subsidiaritas dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup terkait penggunaan instrumen hukum pidana ini penting sehubungan terdapat perdebatan mengenai apakah penerapan hukum pidana merupakan ultimum remidium (upaya terakhir) atau premium remidium (upaya yang utama) dalam menyelesikan kasus lingkungan hidup.

Untuk lebih jelas berikut matriks perbedaan penerapan asas subsidiaritas hukum pidana antara UUPLH 1997 dengan UUPPLH 2009 yang masing masing dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang Undang tersebut.

Bandingkan...!
UUPLH 1997 (DICABUT) UUPPLH 2009 (TERBARU)
Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat (penjelasan umum angka 7 UUPLH 1997)
...Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan (penjelasan umum angka 6 UUPPLH 2009)
Dari matrik di atas terlihat perbedaan penerapan asas susbsidiaritas hukum pidana dalam Penegakan hukum lingkungan, bahwa pada rezim UUPLH 1997 yang telah dicabut, penerapan asas subsidiritas hukum pidana hampir dikatakan "wajib" dalam penegakan hukum lingkungan. Instrumen hukum pidana hanya digunakan bila:
  1. sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau 
  2. tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau 
  3. akibat perbuatannya relatif besar dan/atau
  4. perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat
persyaratan penggunaan hukum  pidana dalam penegakan hukum lingkungan di atas menurut saya tidak terukur, subyektif dan tidak berkepastian hukum.

Sedangkan di era sekarang (UUPPLH 2009) saya baru melihat ketentuan penerapan asas subsidiaritas hukum pidana atau asas ultimum remidium hanya untuk kejahatan sebagaimana disebut dalam penjelasan umum angka 6 dan Pasal 100 UUPPLH 2009. 
Dengan demikian menurut saya penerapan asas subsidiaritas hukum pidana atau asas ultimum remidium hanya berlaku untuk delik tindak pidana sebagaimana disebut dalam penjelasan umum angka 6 dan Pasal 100 UUPPLH 2009, sedangkan untuk delik tindak pidana lainnya secara acontrario penerapan instrumen hukum pidana dapat menjadi upaya yang utama (premium remidium).
Dalam ketentuan pasal pasal di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain penjelasan umum angka 6 dan Pasal 100 UUPPLH 2009. saya melihat:
  1. tidak ada larangan menjadikan instrumen hukum pidana sebagai upaya yang utama (premium remidium) dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, 
  2. penerapan hukum pidana tidak harus menunggu sanksi hukum dari instrumen hukum lainnya
  3. tidak ada keharusan bahwa intrumen hukum pidana merupakan instrumen alternatif dari instrumen hukum lainnya
  4. bahkan tidak ada larangan untuk menerapkan instrumen hukum pidana disamping instrumen hukum lainnya.
  5. Ketentuan Pasal 78 bahwa Sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.
  6. Ketentuan Pasal 85 ayat (2) UU No 32 tahun 2009 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang undang ini
Read more

DOKUMEN PENGANGKUTAN KAYU HUTAN PRODUKSI TERBARU 2016

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.42/Menlhk-Setjen /2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi mulai tanggal 1 Januari 2016 yang mencabut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi maka Penatausahaan hasil hutan kayu yang merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan /peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH)

dokumen skshh sipuhh

SIPUHH adalah: "serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu". Aplikasi SIPUHH adalah: "aplikasi untuk melakukan tahapan penatausahaan hasil hutan secara elektronik yang disediakan dalam SIPUHH". 
Sebelum sampai ke pengangkutan saya mencatat sedikit terkait Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagai berikut:

Perencanaan Produksi 
  1. Pemegang IUPHHK-HTI/HTR/HTHR/HD/HKm melaksanakan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) sebagai dasar penyusunan rencana pemanenan dalam Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK), 
  2. Hasil ITSP dicatat dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) secara elektronik dan diunggah ke dalam aplikasi SIPUHH, 
  3. ITSP dan pembuatan LHC dilakukan oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) Perencanaan Hutan (Canhut) 

Penetapan Tpn, TPK Hutan Dan TPK Antara 
  1. Pimpinan pengelola hutan/perusahaan pemegang izin atau karyawan perusahaan pemegang izin setingkat manager menetapkan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) Yang merupakan tempat untuk pengumpulan kayu-kayu hasil pemanenan di sekitar petak kerja tebangan yang bersangkutan dan Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK) Hutan Yang merupakan tempat milik pemegang izin yang berfungsi menimbun kayu bulat dari beberapa TPn, yang lokasinya berada dalam areal pemegang izin. dan mencantumkannya dalam dokumen RKTUPHHK. 
  2. Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara yang merupakan tempat untuk menampung kayu bulat dari 1 (satu) pemegang izin atau lebih dari 1 (satu) pemegang izin yang merupakan group, baik berupa logpond atau logyard, yang berada di dalam kawasan hutan ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi; Dalam hal dalam waktu 5 (lima) hari kerja Kepala Dinas Provinsi tidak menetapkan TPK Antara, Direktur dapat menetapkan TPK Antara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai. 
  3. TPK Antara yang berada di luar kawasan hutan ditetapkan oleh Direksi.
  4. Proses permohonan dan/atau penetapan TPn, TPK Hutan dan TPK Antara dilakukan melalui aplikasi SIPUHH. 

Pengukuran Pengujian 
  1. Seluruh kayu bulat dari hutan tanaman pada hutan produksi dilakukan penetapan jenis dan pengukuran pengujian oleh GANISPHPL PKB di TPn 
  2. Hasil pengukuran pengujian dicatat ke dalam Buku Ukur secara elektronik dan diunggah ke dalam aplikasi SIPUHH sebagai dasar pembuatan LHP. 
  3. Pengukuran dapat dilakukan batang per batang atau menggunakan angka konversi stapel meter atau penimbangan. 
  4. Pemegang izin/pengelola hutan dapat melakukan penandaan batang pada bontos dan/atau badan kayu menggunakan label ID barcode atas kayu bulat yang dilakukan pengukuran batang per batang. 

Pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) 
LHP adalah: dokumen yang memuat data hasil penebangan pohon yang direncanakan ditebang pada blok kerja tahunan/ petak kerja tebangan yang ditetapkan 
Ketentuan LHP: 
  1. LHP dibuat secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH oleh GANISPHPL PKB yang diangkat sebagai Pembuat LHP, sekurangkurangnya pada setiap akhir bulan. 
  2. LHP merupakan hasil verifikasi dan validasi data dengan rencana penebangan pada RKTUPHHK meliputi kebenaran asal blok kerja tahunan dan petak tebangan. 
  3. Dalam hal LHP berasal dari tebangan yang berada pada 2 (dua) wilayah kabupaten/kota atau lebih, maka LHP dibuat untuk masing masing kabupaten/kota. 

DOKUMEN PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU 
Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). SKSHHK hanya berlaku untuk 1 kali pengangkutan dengan 1 tujuan. Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima. 

SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan
  1. kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer; 
  2. kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer. 

Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :
  1. pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang; 
  2. pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; 
  3. pengangkutan kayu olahan dari TPT-KO; 
  4. pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk; 
  5. pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu.

Penerbitan Dokumen Angkutan 
  1. SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 
  2. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessment melalui aplikasi SIPUHH Oleh karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya. 
  3. Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegang izin. 
  4. Format blanko SKSHHK ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 
  5. Penetapan nomor seri dan penyediaan blanko SKSHHK dilakukan melalui aplikasi SIPUHH. 

Penetapan TPT-KB dan TPT-KO 
Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) adalah: tempat untuk menampung kayu bulat, milik perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan atau perkayuan. 
Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) adalah: tempat untuk menampung kayu olahan milik perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan atau perkayuan. 
TPT-KB/TPT-KO ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi atas permohonan perusahaan atau perorangan yang bergerak di bidang usaha perkayuan disertai dengan usulan calon lokasi penampungan kayu. berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 

Proses permohonan dan penetapan TPT-KB/TPT-KO dilakukan melalui aplikasi SIPUHH, Dalam hal Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 5 hari kerja tidak menetapkan TPT-KB/TPT-KO, Direktur dapat menetapkan TPT-KB/TPT-KO yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Balai. TPT-KB/TPT-KO tidak diperkenankan mengolah kayu. Jika dilanggar penetapan TPT-KB/TPT-KO dibatalkan oleh Kepala Dinas Provinsi/Kepala Balai.

Read more

DOKUMEN PENGANGKUTAN KAYU HUTAN ALAM TERBARU 2016

Dokumen izin pengangkutan kayu

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/ 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam pada tanggal 1 Januari 2016 yang mencabut Peraturan Menteri Kehutanan No.: P.41/Menhut-II/2014, maka kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran pengujian, penandaan, pengangkutan atau peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu, dilaksanakan secara self assessment melalui SIPUHH.
SIPUHH ONLINE
SIPUHH ONLINE

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) adalah:
serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu. 

DOKUMEN ANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU 
Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Dokumen SKSHH hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan. Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima.

Pasal 16 Undang Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa "Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". jika larangan ini dilanggar maka dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000 dan paling banyak Rp 2.500.000.000; apabila yang melakukan kejahatan korporasi dapat dikenai sanksi pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000, dan paling banyak Rp 15.000.000.000 (Pasal 88 ayat 1 dan 2); sanksi pidana tersebut dapat juga dikenakan terhadap barang siapa yang memalsukan atau menggunakan SKSHH palsu. 

Dokumen SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan :
  1. Kayu bulat dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan, TPK Antara, Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) dan industri primer; 
  2. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer. (Pasal 11 ayat 1 Permen LHK No. P.43 /Menlhk-Setjen /2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam)

Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :
  1. pengangkutan arang kayu dan/ataukayu daur ulang; 
  2. pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir; 
  3. pengangkutan KO dari TPT-KO; 
  4. pengangkutan KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukan langsung sebagai cerucuk; 
  5. pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu. 

PENERBIT DOKUMEN SKSHHK dan Nota Angkutan SKSHHK
DOKUMEN SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self assessment melalui Aplikasi SIPUHH yang merupakan karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) sesuai kompetensinya, Penetapan nomor seri dan penyediaan blanko SKSHHK dilakukan melalui Aplikasi SIPUHH.
Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh karyawan pemegang izin.

PERLAKUAN DOKUMEN PENGANGKUTAN KAYU di TEMPAT TUJUAN 
  • SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu bulat dilakukan verifikasi di tempat tujuan oleh GANISPHPL PKB melalui Aplikasi SIPUHH, GANISPHPL PKB adalah karyawan pemegang izin yang diangkat dan diberi wewenang oleh pemegang izin untuk menerima kayu bulat. 
  • SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu olahan dilakukan pencatatan di tempat tujuan penerima tanpa melalui Aplikasi SIPUHH. 
  • SKSHHK yang diterima di industri pengrajin/industri rumah tangga dilakukan pencatatan oleh penerima tanpa melalui Aplikasi SIPUHH.
  • Pengangkutan hasil hutan kayu yang menggunakan alat angkut darat dan tidak mengalami pergantian alat angkut di pelabuhan penyeberangan atau ferry maupun pelabuhan umum, maka tidak perlu diterbitkan dokumen angkutan baru. 
  • Dalam hal pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu yang transit dan bongkar di pelabuhan umum/dermaga mengalami perubahan tujuan sebagian atau seluruhnya, maka GANISPHPL penerima kayu melakukan pencatatan penerimaan SKSHHK melalui Aplikasi SIPUHH dan menerbitkan SKSHHK baru. 

DOKUMEN PENGANGKUTAN KAYU HASIL HUTAN LELANG
  • Pengangkutan kayu hasil lelang baik sekaligus maupun bertahap wajib disertai bersama-sama Surat Angkutan Lelang (SAL) yang diterbitkan oleh WAS-GANISPHPL sesuai kompetensinya yang ada di Dinas Provinsi. 
  • Pengangkutan lanjutan hasil hutan lelang berupa kayu bulat dan/atau kayu olahan disertai bersama-sama Nota Angkutan dengan dilampiri foto copy SAL. 

Untuk lebih jelasnya silahkan baca peraturan perundang-undangan terkait:
  1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam (baca di sini) 
  2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam (baca di sini) 
  3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.2/PHPL-IPHH/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam (baca di sini)
Read more

ORGANISASI PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

kebakaran hutan

Sebelumnya saya sering mendengar nomenklatur yang beda beda untuk satuan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan, ada yang menyebutnya brigade pengendalian kebakaran hutan, ada yang menyebutnya Brigdal ada yang menyebutnya regu kebakaran dll. Buat bingung dan kadang salah kata penyebutannya, kayanya sih cuma saya yang bingung, kalo pejabat terkait mah ngerti. tapi dengan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.32/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, tetep aja ribet penyebutannya :)

Permen LHK RI No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016 menyebutkan bahwa Organisasi Pengendalin Kebakaran Hutan (Dalkarhutla) dibentuk berdasarkan Tingkat Pemerintahan dan Tingkat Pengelolaan. Organisasi Dalkarhutla Tingkat Pemerintahan terdiri dari tingkat Pemerintah; tingkat Pemerintah Provinsi; dan tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota. 

ORGANISASI DALKARHUTLA TINGKAT PEMERINTAH

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla secara nasional, terdiri dari:
  1. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif; Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi koordinatif, bersifat ad-hoc, dilaksanakan oleh Satuan Tugas yang disebut Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, ditetapkan oleh Menteri. diketuai oleh Menteri dan beranggotakan sekurang-kurangnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Badan Informasi Geospasial, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan atau Kementerian/Lembaga terkait Dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya. berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Fungsi Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla
  2. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional, Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi operasional dilaksanakan oleh Brigdalkarhutla Pemerintah yang disebut Manggala Agni

Manggala Agni terdiri atas:
  1. Manggala Agni Pusat; Manggala Agni Pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dipimpin oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
  2. Manggala Agni Regional; Manggala Agni Regional dipimpin oleh Kepala Brigdalkarhutla Unit Pelaksana Teknis Pusat dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
  3. Daops Manggala Agni.Daops Manggala Agni sebagai pelaksana operasional Dalkarhutla, dipimpin oleh Kepala Daops, di bawah pembina teknis Manggala Agni Regional dan bertanggung jawab kepada Manggala Agni Pusat. Daops Manggala Agni terdiri dari dua atau lebih Regu Manggala Agni, yang dipimpin oleh Kepala Regu dan bertanggungjawab kepada Kepala Daops Manggala Agni.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Wilayah Kerja Daops Manggala Agni sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal (Pasal 11 ayat 6 Permen LHK No.P.32/ Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016), mengingat penting dan daruratnya penanggulangan karhutla semoga segera diregulasikan.

Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tugas penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dengan struktur organisasi sbb:

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN


ORGANISASI DALKARHUTLA PEMERINTAH PROVINSI
Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi dapat dibentuk atau menunjuk organisasi yang bertanggung jawab terhadap dalkarhutla pada tingkat provinsi, terdiri dari: 
  1. Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif, Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi yang berfungsi koordinatif bersifat ad-hoc, yang disebut Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. diketuai oleh Gubernur, sekurang-kurangnya beranggotakan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Dinas Teknis bidang Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan/atau Dinas Teknis terkait lainnya, Manggala Agni, Pemerintah Kabupaten/Kota dibawahnya, Pemerintah Provinsi disekitarnya, Kepolisian Daerah, TNI setempat, dan atau instansi terkait Dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya. Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan berkedudukan di Kantor Pemerintah Provinsi yang bersangkutan, memiliki fungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla. Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan wajib membentuk kesekretariatan yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi.
  2. Organisasi Dalkahutla Pemerintah Provinsi yang berfungsi operasional, Organisasi Dalkahutla Pemerintah Provinsi yang berfungsi operasional sebagaimana dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dalkarhutla, dipimpin Kepala Satuan Kerja Dalkarhutla, dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Satuan Kerja Dalkarhutla ditetapkan oleh Gubernur. Bertugas menjalankan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla.

ORGANISASI DALKAHUTLA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Organisasi Dalkahutla Pemerintah Kabupaten/Kota bersifat ad-hoc, yang disebut Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. ditetapkan oleh Bupati/Walikota. diketuai oleh Bupati/Walikota, sekurang-kurangnya beranggotakan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Perkebunan, Pertanian dan/atau Dinas Teknis terkait lainnya, Masyarakat Peduli Api (MPA) setempat, Manggala Agni, Kecamatan dan Desa dibawahnya, Pemerintah Kabupaten/Kota disekitarnya, Kepolisian setempat, TNI setempat, dan atau instansi terkait dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya.

Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan berkedudukan di Kantor Pemerintah Kabupaten/Kota bersangkutan, yang memiliki fungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla di wilayahnya. Satgas wajib membentuk Kesekretariatan, yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan LahanKabupaten/Kota.

Hal-hal yang bersifat operasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membebankan pelaksanaannya kepada masing-masing Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pemegang Izin Hutan Kemasyarakatan, dan Pemegang Izin Hutan Desa.

ORGANISASI DALKARHUTLA TINGKAT PENGELOLAAN 


Setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan wajib membentuk Organisasi Brigdalkarhutla (Pasal 18 Permen LHK No.P.32/ Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016), jadi organisasi Brigdalkrhutla terdiri dari:
  1. Brigdalkar UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
  2. Brigdalkar UPTD Taman Hutan Raya;
  3. Brigdalkar KPHP atau KPHL atau KPHK atau KPH Perum Perhutani;
  4. Brigdalkar IUPHHK atau IUPHHBK atau IUPHHK-RE dalam hutan alam pada hutan produksi;
  5. Brigdalkar IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI dan HTHR; dan
  6. Brigdalkar IPPKH pada hutan lindung dan hutan produksi untuk kegiatan pertambangan.
Setiap organisasi Brigdalkarhutla sekurang-kurangnya mempunyai perangkat organisasi dan tugas pokok meliputi:
  1. Kepala Brigade; yang dalam pelaksanaannya dapat dirangkap oleh Kepala Unit Pengelolaan pada tingkat lapangan atau pejabat yang ditunjuk, bertanggung jawab kepada Kepala di tingkat pengelolaan, melaksanakan tugas di bidang perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla di wilayah kerjanya; 
  2. Sekretaris Brigade; bertanggung jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan tugas di bidang dukungan manajemen; 
  3. Koordinator Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; bertanggung jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat, penyadartahuan, pengurangan resiko, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelaksanaan patroli, dan peringatan dini; 
  4. Koordinator Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran; bertanggung jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi di bidang deteksi dini, groundcek, pemadaman awal dan lanjutan, inventarisasi dan monitoring areal bekas kebakaran, koordinasi penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan; dan 
  5. Kepala Regu; bertanggung jawab kepada Kepala Brigade, melaksanakan tugas operasional Dalkarhutla di lapangan.

struktur organisasi brigade pengendalian kebakaran hutan
Setiap Brigdalkarhutla dapat diberi identitas organisasi dalam bentuk antara lain nama, bendera, pataka, atau maskot, yang ditetapkan oleh masing-masing unit pengelola.

MASYARAKAT PEDULI API (MPA)

Setiap Pemegang IUPK atau IUPJL atau IPHHBK pada hutan lindung dan hutan produksi; dan pemegang IPHHK dalam hutan alam pada hutan produksi dan HTR;Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan non pertambangan;Pengelola Hutan Kemasyarakatan;Pengelola Hutan Desa;Penanggung jawab Hutan Adat; Pemilik Hutan Hak;Pemegang KHDTK; dan Kelompok tani sekitar hutan atau desa konservasi atau kampung iklim atau desa wisata berbasis ekosistem hutan; wajib memfasilitasi organisasi kelompok-kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

Dalam satu MPA sekurang-kurangnya terdiri dari 2 regu, masing-masing regu terdiri dari 15 anggota masyarakat setempat dalam satu desa. Pembentukan dan pembinaan MPA, dilakukan bersama dengan kesatuan pengelolaan hutan dan/atau Manggala Agni terdekat.

Setiap organisasi MPA sekurang-kurangnya mempunyai perangkat organisasi dan tugas, meliputi:
  1. Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA); melaksanakan tugas perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla di desanya;
  2. Sekretaris merangkap Bendahara; melaksanakan tugas untuk mengelola administrasi keuangan dan tugas-tugas kesekretariatan;
  3. Kepala Regu; melaksanakan tugas operasional dalkarhutla.

PENGERTIAN PENGERTIAN

Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya (Karhutla) adalah:
suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbukan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.
Manggala Agni adalah:
organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tingkat Pemerintahan Pusat yang mempunyai tugas dan fungsi pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, serta dukungan manajemen yang dibentuk dan menjadi tanggung jawab Menteri.
Daerah Operasi (Daops) adalah:
organisasi pelaksana tugas teknis Manggala Agni di lapangan yang dipimpin oleh Kelapa Daops yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) adalah:
satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, serta dukungan evakuasi dan penyelamatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di lapangan.
Regu Manggala Agni adalah:
kelompok personil pelaksana teknis Brigdalkarhutla Manggala Agni yang dilengkapi peralatan dan sarana-prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di lapangan yang dipimpin oleh Kepala Regu yang bertanggung jawab kepada Kepala Daops.
Regu Dalkar adalah: 
kelompok personil pelaksana teknis Brigdalkar Unit Pengelolaan yang dilengkapi peralatan dan sarana-prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan di lapangan yang dipimpin oleh Kepala Regu yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Pengelolaan.
Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah:
masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
Dari catatan di atas yang jadi pertanyaan saya adalah organisasi kebakran hutan di Balai Taman Nasional (TN) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang tidak ada manggala agni

untuk lebih jelasnya silahkan baca Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.32/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (baca di sini)
Read more

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menurut saya sangat dinamis pembaharuan  dan penomorannya panjang serta beda beda, karna saya orangnya ga ingetan, saya mencatatnya di sini semoga ada manfaatnya buat sahabat :)
  1. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR : P.1 /MENLHK/SETJEN /PHPL.1/1/ 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-Ii/2013 Tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu  | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89 |  Download di sini
  2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 2 /Menlhk/Setjen /Keu.3/1/ 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 362 | Download di sini
  3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:  P.3 /MENLHK/PSKL /SET-1/ 1/2016 Tentang Penghargaan Kalpataru | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284 |   Download di sini
  4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.4 /MENLHK/ SETJEN/ PHPL.3/1/ 2016 Tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam Atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi  | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 285 |  Download di sini
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.5 /MENLHK /SETJEN /OTL.0/1 /2016 Tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263 | Download
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.6 /Menlhk /Setjen /OTL.0/1 /2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan  | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 203 | Download
  7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:  P.7 /Menlhk /Setjen /OTL.0/1 /2016 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN NASIONAL  | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204 | Download | telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.47 /Menlhk/Setjen /OTL.0/5/ 2016
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:  P.8 /Menlhk /Setjen /OTL.0/1 /2016 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM  | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 205 |  Download permen LHK

  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:  P.10 /Menlhk /Setjen /OTL.0/1 /2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung  | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 206 | Download 
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:  P.11 /Menlhk /Setjen /OTL.0/1 /2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan  | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 207 | Downlod di sini
  11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:  P.12 /Menlhk /Setjen /OTL.0/1 /2016 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (download di sini)
  12. PERMEN LHK NO: P.13 /Menlhk/ Setjen/OTL.0/ 1/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim Dan Kebakaran Hutan Dan Lahan  | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 209 | DOWNLOAD
  13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:  P.14 /Menlhk /Setjen /OTL.0/1 /2016 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN (download disini)
  14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:  P.15 /Menlhk /Setjen /OTL.0/1 /2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK)  | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 211| Download Permen LHK
  15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:  P.16 /Menlhk /Setjen /OTL.0/1 /2016 TentangOrganisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (download di sini)
  16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:  P.17 /Menlhk /Setjen /OTL.0/1 /2016 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI (download di sini)
  17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:  P.18 /Menlhk /Setjen /OTL.0/1 /2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Bioteknologi Dan Pemuliaan Tanaman Hutan (download di sini)
  18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.19 /Menlhk /Setjen /OTL.0/1 /2016 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM HUTAN DIPTEROKARPA (download di sini)
  19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.20 /Menlhk /Setjen /OTL.0/1 /2016 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SERAT TANAMAN HUTAN (download di sini)
  20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21 /Menlhk /Setjen /OTL.0/1 /2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam(download di sini)
  21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:  P.22 /Menlhk /Setjen /OTL.0/1 /2016 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI AGROFORESTRY (download di sini)
  22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.23 /Menlhk /Setjen /OTL.0/1 /2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (download di sini)
  23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.24 /Menlhk /Setjen /OTL.0/1 /2016 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN BUKAN KAYU (download di sini)
  24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:  P.25 /Menlhk /Setjen /OTL.0/1 /2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan(download di sini)
  25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.26 /Menlhk /Setjen /OTL.0/1 /2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan(download disini)

  26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:  P. 28 /Menlhk/Setjen/ KUM.1/2/ 2016 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 429 | Download di sini
  27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:  P. 29 /MENLHK /SETJEN /PHPL.3/2 /2016 Tentang PEMBATALAN PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENGGATIAN NILAI TEGAKAN (baca di sini)
  28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:  P.30 /Menlhk /Setjen /PHPL.3/3 /2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Atau Pada Hutan Hak;(download di sini)
  29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:  P.31 /MenLHK /Setjen /Kum.1/3 /2016 Tentang Pedoman Kegiatan Usaha Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 369 | Download di sini
  30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:  P.32 /MenLHK /Setjen /Kum.1/3 /2016 Tentang PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (baca di sini)
  31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P. 33 /Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/ 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521 | download di sini 
  32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 
  33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.35 /MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/ 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan Pada Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 584 | download di sini
  34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.36 /MENLHK/SETJEN /KUM.1 /3/2016 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 585 | Download di sini
  35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor:  P.37 /Menlhk /Setjen /Kum.1/4 /2016 Tentang STANDAR DAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN (download pdf permen LHK di sini)
  36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.38 /MENLHK /SETJEN /KUM.1/4 /2016 Tentang PERSETUJUAN PEMBUATAN DAN/ATAU PENGGUNAAN KORIDOR (baca di sini)
  37. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.39 /Menlhk/Setjen /Kum.1/ 4/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-Ii/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung Dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 580 | Download
  38. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.40 /Menlhk /Setjen/Kum.1 /4/2016 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2015-2019 | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 587 | download di sini

  39. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.42 /Menlhk/Setjen/ Kum.1/ 4/2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 648 | download di sini
  40. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.43 /Menlhk/Setjen /Kum.1 /5/2016 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba Dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 765 | download di sini
  41. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.44 /Menlhk /Setjen/Kum.1 /5/2016 Tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 783 | download di sini 
  42. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.45 /Menlhk /Setjen/HPL.0 /5/2016 Tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 767 | download di sini
  43. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.46 /Menlhk /Setjen/Kum.1 /5/2016 Tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam  | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 831 | Download di sini
  44. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.47 /Menlhk/Setjen /OTL.0/5/ 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.7 /Menlhk/Setjen /Otl.0/1/ 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional  | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 832 |  Download

  45. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.49 /MenLHK /Setjen/Das.2 /5/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat  | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 833 | Download di sini
  46. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.50 /Menlhk /Setjen /Kum.1 /6/2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan  | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 881 | Download di sini
  47. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.51 /Menlhk /Setjen/KUM.1 /6/2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 917 | Download di sini

  48. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.53 /Menlhk/Setjen /Kum.1 /6/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura  | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1049 | Download di sini





  49. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.59 /Menlhk/Setjen /Kum.1/ 7/2016 Tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah  | Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1050 | Download di sini

Untuk perbaikan dan penyempurnaan artikel ini mohon masukan dan informasinya melalui kolom komentar di bawah
download PDF PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI Tahun 2016
Read more

STANDAR SARPRAS PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

standar peralatan kebakaran hutan

Dengan diundangkannya PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NOMOR P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN pada tanggal 18 April 2016 maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam ketentuan PermenLHK No 32 tahun 2016 terdapat ketentuan mengenai standar sarpras Pengendalian Kebakaran Hutan

Pemerintah; Pemerintah Provinsi; dan Pemerintah Kabupaten/Kota; wajib menyiapkan sarpras Dalkarhutla untuk menunjang pelaksanaan tugas Satgas Pengendali Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Posko Krisis Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. 

Sarpras Posko Krisis Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, Sekurang-kurangnya terdiri dari: 
  • Ruang yang diperuntukkan secara khusus untuk posko yang dilengkapi meja kursi; 
  • Laptop, komputer meja, printer, in focus, perangkat monitor display, layar; 
  • Mesin faksimili; 
  • Jaringan internet; 
  • Sarana komunikasi; 
  • Papan tulis, atk lainnya; 
  • Kendaraan operasional posko; 
  • Buku piket, blanko-blanko; 
  • Sop operasional posko. 
Sarpras Pengendalian Kebakaran Hutan pada KPHP, KPHL, KPHK, KPH Perum Perhutani, IUPHHK atau UPHHBK atau IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi, IUPHHK atau IUPHHBK dalam HTI atau HTHR izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi untuk Kegiatan Pertambangan 

A. SARPRAS PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN 
      antara lain: 
  1. Sarpras penyadartahuan atau kampanye pencegahan, seperti perangkat komputer, televisi, video player, screen, infokus, papan clip, poster, leaflet dan booklet. 
  2. Sarana keteknikan pencegahan, terdiri atas sekat bakar buatan, jalur hijau/green belt dan embung/water point atau kantong air 
  3. Sarana pengelolaan kanal pada gambut terdiri atas peralatan hidrologi sederhana, sekat kanal dan pintu air. 
  4. Sarana posko krisis penanganan kebakaran hutan dan lahan sekurang-kurangnya sama dengan sarpras posko krisis penanganan kebakaran hutan dan lahan 
  5. Sarana peringatan dini kebakaran hutan dan lahan terdiri atas peta rawan kebakaran atau peta sejenisnya, peta kerja, database sumberdaya pengendalian kebakaran, perangkat pendukung untuk mengetahui tingkat resiko terjadinya bahaya, kebakaran, rambu-rambu larangan membakar, papan informasi Peringkat Bahaya Kebakaran (PBK), bendera PBK, alat bantu PBK Desa, dan peralatan pengukur cuaca portabel atau menetap, dan sistem yang dapat mendukung untuk penyebar-luasan informasi kerawanan kebakaran hutan dan lahan. 
  6. Sarana deteksi dini kebakaran hutan meliputi menara pengawas atau CCTV atau sensor panas sejenisnya, perangkat pendukung untuk mengolah data informasi hotspot, global positioning system, drone, ultra light trike atau pesawat terbang sejenisnya, dan peralatan dan perlengkapan untuk penyebar-luasan informasi hasil deteksi dini. 

B. SARPRAS PEMADAMAN KEBAKARAN HUTAN 
   
1. Perlengkapan pribadi  
Perlengkapan pribadi terdiri atas: topi pengaman, lampu kepala, kacamata pengaman, masker dan penutup leher, sarung tangan, sabuk, peples, peluit, ransel, sepatu pemadam, baju pemadam, kaos, kantong tidur, dan ransel standar, yang masing-masing perlengkapan sejumlah 15 set. 

2. Perlengkapan regu, 
Perlengkapan regu, terdiri atas: 2 unit tenda, 1 set peralatan standar perbengkelan, 2 unit peralatan standard P3K, dan 1 unit peralatan penerangan, 1 unit peralatan masak, dan 1 unit perlengkapan standar evakuasi dan penyelamatan sederhana. 

3. Peralatan regu,  terdiri atas:
a. peralatan tangan;
sekurang-kurangnya terdiri dari atas:  kapak dua fungsi sejumlah 4 unit; gepyok sejumlah 8 unit; garu tajam sejumlah 6 unit; garu pacul sejumlah 3 unit; sekop sejumlah 6 unit; pompa punggung sejumlah 10 unit; obor sulut tetes sejumlah 1 unit; kikir sejumlah 2 unit; golok/parang sejumlah 10 unit. 

b. Peralatan Mekanis. 
Pompa bertekanan tinggi dalam 1 regu sekurangnya terdiri atas 
 • Pompa induk berjumlah 1 unit; 
 • Pompa jinjing berjumlah 3 unit; 
 • Pompa apung berjumlah 2 unit. 
 Kelengkapan pompa, sekurang-kurangnya terdiri atas: 
 • Nozzle 5 (lima) buah 
 • Suntikan gambut 5 (lima) buah 
 • Tanki air lipat berjumlah 5 (lima) unit 
 • Selang berjumlah 50 buah 
 • Perlengkapan lainnya menyesuaikan. 
 Chain-saw 

4. Kendaraan Khusus Pemadam Kebakaran Hutan Dan Lahan Roda 4 
dalam 1 regu sekurang-kurangnya terdiri atas mobil pemadam dan mobil tanki masing-masing berjumlah 1 (satu) unit dalam 1 (satu) regu. 

5. Sarana Pengolahan Data Dan Komunikasi sekurang-kurangnya terdiri atas: 
a. GPS 1 unit; 
b. radio genggam 4 buah; 
c. radio mobil 1 unit; 
d. megaphone 1 buah; dan
e. peralatan komunikasi tradisional 

6. Sarana Transportasi dalam 1 regu sekurang-kurangnya terdiri atas: 
  • kendaraan roda dua jenis lapangan, sejumlah 2 unit; 
  • kendaraan roda empat 2 unit jenis lapangan meliputi dua fungsi mobil logistik dan mobil pengangkut peralatan; dan atau 1 unit speed; boat atau klotok atau jenis lainnya; dan 
  • jenis sarana transportasi lain yang menyesuaikan wilayah kerja. 

C. SARPRAS LAINNYA 
terdiri atas dokumen prosedur operasional internal, ruangan kerja, gudang peralatan, bengkel dan peralatannya, garasi, tempat penyimpanan bahan bakar dan tempat pembersihan alat, barak personil, dapur, ruang makan, dan lapangan berlatih.
Read more